Lafran Pane boleh jadi bukan putra asli Ngayogyakarta Hadiningrat. Tapi ia selalu ada di hati UNY dan Jogja.
Ia terlahir pada tahun 1922 di Padang Sidempuan, sebuah kota kecil di ujung Pegunungan Bukittinggi, sehingga ditempa oleh kerasnya medan dan bentang alam, serta kejinya penjajahan Belanda dan Jepang. Dan kehadirannya ke Yogyakarta sebenarnya adalah sebuah anugerah tak terduga, di tengah berpindahnya ibukota Republik dari Jakarta ke Yogyakarta. Kala itu, kampus tempatnya berkuliah juga ikut boyongan.
Tapi dari boyongan itulah, Lafran Pane mulai mengenyam pendidikan dan merintis karirnya. UII yang kala itu masih bernama Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta, FISIPOL UGM yang kala itu masih bertajuk Akademi Ilmu Politik, dan UNY yang masih mengemban amanah sebagai IKIP Yogyakarta, pernah dilintasinya sebagai pembelajar sekaligus pengajar. Himpunan Mahasiswa Islam yang kemudian berdiri di kota ini, juga tergores salah satunya atas ukiran sang pahlawan nasional.
Dan sejak saat itu, senja seakan tak lagi sama di Yogyakarta. Entah bagi segenap insan daerah istimewa yang kemudian menjadi saksi bisu sekaligus saksi hidup pemikiran dan kontribusinya, maupun bagi Lafran Pane dalam hidup dan matinya. Sehingga ia, dengan keteladanan dan kesederhanaannya, lebih dari layak untuk dijuluki sebagai warga Jogja sejati.
Kadung Kesengsem dengan Yogya
Karir Lafran Pane semenjak IKIP Yogyakarta pertama kali dirintis pada tahun 1964, berlangsung relatif cepat. Dua tahun berselang, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Tata Negara IKIP Yogyakarta. Rumah dinasnya walau sederhana dan terletak di salah satu sudut Jalan Affandi, kala itu juga salah satu yang paling megah di zamannya.
Namun, bukan itu yang sama sekali membuat Lafran Pane kesengsem dengan Yogyakarta. Layaknya diungkapkan oleh Dr. Ekram Prawiroputro, yang yakin betul bahwa sang pahlawan yang juga Dekan FKIS IKIP Yogya itu seakan punya ikatan batin dengan Yogyakarta. Ikatan batin yang ia mafhum betul lebih dari sekadar harta dan tahta.
Karena jika sekadar masalah jabatan, suasana Yogya dan negeri yang kala itu begitu mencemaskan di tengah pemberontakan G30S/PKI tak mungkin menghadirkan rasa nyaman bagi setiap insannya. Juga kenyataan bahwa ada beberapa sanak famili Lafran Pane yang terlibat dalam pergerakan partai berhalauan kiri ekstrim tersebut, hingga akhirnya harus dihilangkan oleh pemerintah.
“Ali Hanafiah, dulu menjabat duta besar di Srilanka, itu dulu suami mbakyu-nya. Dia (Ali) dan mbakyu-nya itu komunis. Tapi Pak Lafran benar-benar menunjukkan kenegarawanannya, karena dia tetap sangat anti PKI tanpa kehilangan rasionalitasnya atas rasa cinta,” kenang Ahmad Syafii Maarif.
Sehingga jka ada satu hal yang membuat Lafran Pane seakan jatuh hati dengan Yogyakarta, dapat dipastikan hal itu ialah kebersamaan yang bisa ia dapatkan dengan masyarakat. Tak terkecuali mahasiswanya. Di IKIP Yogyakarta, boleh jadi ia mengenakan seragam safari mentereng dengan gelar dekan. Di kelas dan bilik-bilik kampus, ia juga seorang pemikir handal dengan gelar guru besar yang mampu membuat seisi ruangan terdiam karena hendak menyimak betul secercah ilmu yang dimilikinya.
Tapi di luar kelas, ia bergumul seakan setara. Satu dua angkringan di sekitar Karangmalang dan Mrican, pernah menjadi saksi bagaimana sang pahlawan berdiskusi bersama para mahasiswa dan masyarakat. Mendoan maupun kopi arang silih berganti menemani perbincangan yang bisa saja berlangsung berjam-jam itu. Topik seputar kebangsaan maupun hukum kenegaraan, bisa jadi bahasan syahdu dengan perangainya yang seakan sudah benar-benar Jawa ditengah guyub rukun dan penempatan dirinya laksana padi yang merunduk. Sehingga dari rahim diskusi-diskusi semacam itu, lahirlah sosok pembaharu bangsa layaknya Ahmad Syafii Maarif.
“Yakinlah, orang tidak akan tahu kalau yang duduk sambil makan itu profesor. Kadang di emperan, di mana saja itu serasa buat kami dan Pak Lafran Pane. Selama kita orang berdiskusi,” kenangnya lagi.
Kebersamaan itu juga terhadir antara Lafran Pane bersama keluarganya di Yogyakarta. Karirnya yang cepat dan pemikirannya yang visioner, menghantarkannya pada tawaran jabatan tertinggi bagi akademika di suatu perguruan tinggi: rektor. Departemen Pendidikan Kebudayaan, konon dalam buku biografi Lafran Pane: Jejak dan Pemikiran dikisahkan telah menawarinya jabatan di luar Jawa.
Ekram kala itu dalam posisinya sebagai asisten dosen, kemudian berkonsultasi dengan Lafran untuk memastikan keberlanjutan pengajaran yang beliau berdua ampu. Karena kelas besar mata kuliah Hukum Tata Negara hingga Hukum Tata Usaha Negara dan Sejarah Ketatanegaraan yang memiliki beberapa seri dan kredit hingga 4 SKS, ada di pundak keduanya.
Tapi belum sampai pertanyaan itu terlontar ketika Ekram sedang duduk berhadapan dengannya, Lafran langsung menyahut.
“Udahlah pokoknya saya tetap jadi dosen aja. Gak usah jadi ini, gak usah jadi itu. Di Jogja, saya ingin menikmati Jogja. Anak-anak saya juga sudah kerasan di Jogja. Istri saya juga. Wis ngene wae dek, mangan ra mangan le penting kumpul (makan tidak makan yang penting kumpul),” kenang Ekram mengulangi apa yang diungkapkan Lafran.
Penawaran itu kemudian ditolak. Namun senja kala itu semakin tak sama lagi di Yogya. Ia benar-benar dibuat sulit untuk makan. Sebuah derita yang nyata-nyatanya tak menggoyahkan hati Lafran sama sekali.
Ada Perang Dingin di Karangmalang
Rezim Soeharto kala itu dapat dipastikan punya segudang motif dalam menempatkan Syarif Thayeb, seorang jenderal berbintang ABRI, guna menakhodai Depdikbud. Tahun 1980-an di tengah kejayaan harga minyak dan swasembada pangan, pemerintah tak lagi sekadar punya impian untuk menuntaskan apa yang terundang sebagai cita-cita negara segetol mungkin. Tapi juga meyakinkan masyarakat, bahwa tak ada lagi pilihan lain yang lebih baik untuk memimpin.
Dan konsolidasi kekuatan itu berarti, harus membungkam siapapun yang berbeda pendapat. Tak terkecuali Himpunan Mahasiswa Islam yang sejak dilahirkannya di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 -semasa Lafran masih mahasiswa,- yang makin hari makin kritis saja. Terlebih ketika demo besar-besaran digelar di IKIP Yogyakarta. Menolak biaya kredit semester sebesar 100 rupiah per SKS, yang dianggap para mahasiswa begitu memberatkan.
“Sekitar 100 rupiah per SKS (biaya yang akan diterapkan). Tapi dulu uang segitu itu besar juga dan tidak semua dari kami mampu membayarnya,” kenang Ekram.
Sang jenderal kemudian dengan mudah menudingkan jemarinya kepada Lafran. Menganggap sang dekan yang juga pendiri HMI, sebagai dalang dari demonstrasi tersebut. Apalagi menurut Ekram, ada satu dua dosen yang memang sejak lama tak begitu suka dengan karir maupun kiprah Lafran.
Pernah suatu ketika ia memberanikan diri untuk menawarkan rekonsiliasi bagi Lafran dan rekan dosen lain. Tapi Lafran, hanya menggeleng tanda penolakan. Upaya negosiasi yang dilancarkan Ekram dan kawan-kawan tanpa restu Lafran, guna menjelaskan kepada Syarif Thayeb bahwa aksi tersebut adalah murni inisiasi mereka sendiri bersama kawan-kawan HMI, juga tak digubris.
“Beliau sudah wanti-wanti ke kita, iki urusane wong tuwo (ini urusan orang tua). Gak usah melu-melu,” kenang Ekram.
Sejarah kemudian mencatat, dalam buku biografi yang ditulis Buya maupun kesaksian Ekram dan Dosen FKIS lainnya, bahwa Lafran kemudian “dikotak” oleh pemerintah. Ia kala itu tetap diberi status sebagai dosen IKIP Yogyakarta, dan menerima fasilitas penuh berupa tunjangan maupun rumah dinas sebagai guru besar ilmu tata negara.
Tapi sebagai konsekuensi atas anggapan dirinya membangkang kepada pemerintah, Lafran Pane tak diizinkan untuk menampakkan batang hidungnya di kampus yang ia cintai, IKIP Yogyakarta, untuk waktu yang relatif lama. Hari-harinya dihabiskan untuk mengampu di Universitas Islam Indonesia (UII). Dijauhkan dari kekuasaan dan hiruk pikuk politik, sengaja dibuat bosan atas kegiatannya di UII yang juga dipangkas habis. Raganya, kala itu seakan dicoba untuk terpisah dengan pikiran dan hatinya.
“Gajinya, rumah dinasnya, hingga pensiunnya semua masih dari IKIP Yogyakarta. Tapi beliau kala itu seakan sudah dikotak ya. Dimutasi oleh Depdikbud ke UII, ya tujuannya kemungkinan untuk jaga stabilitas lah,” kenang Ekram.
Namanya boleh jadi kemudian tertelan oleh hiruk pikuk politik Orde Baru selanjutnya, yang menormalisasi kampus dan membentuk lansekap pemikiran monoton bagi setiap insan rakyatnya. Dokumen historis dan administratif seputar mutasinya, juga seakan tak terekam dalam lintasan arsip. Itupun kalau memang dulu ada dokumennya.
Tapi Lafran Pane, tetaplah Lafran Pane. Ia tetap berkarya dengan jalannya sendiri. Mendidik generasi muda dari satu bilik diskusi ke diskusi lainnya, yang kemudian mengganjarnya di kemudian hari dengan gelar pahlawan nasional. Sebuah anugerah yang menurut Mahfud MD -mahasiswa UII yang juga mantan murid sang pahlawan ketika di pengasingan- dapat dipastikan tak pernah diharapkan oleh Lafran.
Karena Lafran, sebagai seorang Yogya dan berjiwa kesatria Jawa sejati, senantiasa berpegang teguh pada sebuah keyakinan. Bahwa dalam setiap keikhlasan dalam menerima nasib (nerima ing pandum), kebaikannya mampu menaklukkan kebathilan tanpa perlu memalukan mereka yang lalim (menang tanpa ngasorake).
Hingga akhir hayatnya, ketika nafas berhembus pada 25 Januari 1991. Juga di tanah Yogyakarta yang ia cintai.
Author: pewara dinamika
No Responses