Setelah Bidikmisi, Terbitlah KIP Kuliah

 LAPORAN UTAMA

Jokowi bakal meluncurkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi calon mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. Bersama Bidikmisi, KIP-K dirancang sebagai bentuk kehadiran negara dalam peningkatan kualitas pendidikan

Ahmad Mahfudi memilih mendua. Ia seorang mahasiswa plus aktivis kampus. Kuliah di kelas memberinya pengetahua kognitif, sedangkan organisasi memberi asupan plus. Itulah kenapa pertama kali diterima di Kampus Ungu ia langsung terjun ke dunia keorganisasian kampus. Dari staf himpunan mahasiswa program studi sampai pucuk pimpinan DPM. Semua itu Mahfud, sapaan akrabnya, jalani sepnuh hati.

Ambil Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2015 membuatnya makin jatuh cinta pada bahasa nasional. Menurutnya, bahasa itu pemersatu bangsa. “Coba bayangkan kalau nggak ada bahasa ini? Apalagi, kan, bangsa kita itu masih baru dan terdiri atas banyak suku-suku,” jelasnya. Pemuda kelahiran Kota Purworejo ini bercitacita menjadi Guru Bahasa Indonesia melalui beasiswa Bidikmisi.

Menyabet Bidikmisi mendorong Mahfud giat belajar. Ia rajin ke kampus. Habis kuliah ke Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM). Terkadang di sana bukan sekadar rapat organisasi, melainkan juga mengerjakan tugas. Mahfud mengatakan kalau beasiswanya itu banyak membantu proses studinya di UNY. Tentu saya tak sekadar soal akademik tapi juga kewajiban moral seperti berkontribusi di organisasi kemahasiswaan. “Sudah semestinya mahasiswa itu aktif di kampus. Kuliah dan organisasi harus seimbang karena saling melengkapi,” ucapnya. Jamak penerima Beasiswa Bidikmisi menorehkan prestasi. Mahfud salah satunya. Sasaran beasiswa itu sesungguhnya memperkuat individu agar semangat belajar dan menggondol tropi. Prestasi dari tropi itu, selain menjadi kebanggaan sendiri, tentunya juga berdampak positif bagi kampus. UNY, khususnya, bisa berkembang pesat sampai saat ini antara lain juga karena prestasi. Baik itu lokal, nasional, maupun internasional.

Tahun ini pemerintah menggelontorkan anggran Bidikmisi sebesar Rp 4 sampai Rp4,5 triliun. Alokasi itu merupakan bukti kehadiran negara terhadap kontinuitas studi lanjut di perguruan tinggi. Bukan hanya Bidikmisi, pemerintah merumuskan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai tambahan Bidikmisi. Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan, “Kartu itu sangat penting. Saya merasakan sendiri mau sekolah sulit, mau kuliah sulit.”

Wacana KIP-K kemudian menuai kritik. Di masa kampanye, Jokowi dihujani komentar pedas karena KIP-K hanya upaya menuai sensasi populis. Nizar Zahro, Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mengatakan kalau kebijakan itu hanya soal pergantian nama. “Tidak ada yang baru dari situ sebab soalnya hanya pergantian nama. Dan program itu kan sudah dimulai sejak zaman Pak SBY,” paparnya sebagaimana dilansir Kompas.

Bertolak belakang dari pernyataan itu, Ainun Naim, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, berpendapat kalau KIP itu kelanjutan KIP-K sedang Bidikmisi diberikan kepada pendaftar perguruan tinggi yang tak mampu. “Jadi, anak SMA dan SMK yang tidak mampu itu kan pegang KIP. Kalau mereka diterima di perguruan tinggi maka langsung otomatis diteruskan menjadi KIP Kuliah,” tuturnya seperti dikutip Tempo.co. Menurut Ainun, KIP-K masih diolah tapi telah direncanakan matang.

Selain KIP-K merupakan kelanjutan dari KIP, Ainun memastikan calon mahasiswa yang belum terdaftar KIP masih memiliki peluang untuk mendapatkan KIP-K. Ia menambahkan bahwa calon mahasiswa tentu tak dapat memiliki keduanya sekaligus. KIP-K dan Bidikmisi sekilas serupa tapi tak sama. Kebijakan

ini juga berorientasi menambal Bidikmisi yang menerima calon mahasiswa secara terbatas. Banyak pendaftar tak diterima sepenuhnya di Bidikmisi. Itu kenapa KIP-K memberi solusi bagi pendaftar yang dikategorikan kurang mampu secara ekonomi itu untuk melanjutkan pendidikan tingginya.

No Responses

Comments are closed.